Fraksi PAN Menerima LKPJ Bupati Pangandaran Tahun 2023 untuk Dibahas Pada Tahapan Selanjutnya

PANGANDARAN JAWA BARAT - Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menerima LKPJ Bupati Pangandaran tahun 2023 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Demikian dikatakan Nia Sumiasari anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pada acara penyampaian pandangan umum tentang penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2023, bertempat di Gedung Paripurna DPRD Pangandaran, Rabu (06/03/2024).

Baca juga: Penyusunan APBD 2023 Harus Bersinergi Dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sehingga Terjadi Sinkronisasi

Disampaikannya bahwa, Fraksi Partai Amanat Nasional sangat memahami betul bahwa LKPJ telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mekanisme dan tahapan pembahasan ini akan bermuara pada Rapat Paripurna Penetapan laporan keterangan pertanggu ngjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pangandaran tahun 2023 dalam bentuk LKPJ.

Selanjutnya, laporan keterangan pertanggungjawaban yang terangkum
dalam pokok-pokok urgensi berdasarkan analisa dan kajian yang tersirat maupun tersurat adalah sebagai berikut :
Secara umum LKPJ tahu 2023 telah dapat terealisasikan sesuai dengan perecanaan sehingga Fraksi Partai Amanat Nasional mengafresiasi terhadap kinerja pimpinan daerah kabupaten pangandaran, walaupun pada tahun 2023 terdapat resesi ekonomi yang berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di kabupaten pangandaran. 

Baca juga: Ilham Bintang: Hanya Negara Lemah Demokrasi yang Tunda Pemilu karena Pandemi

Namun Fraksi Partai Amanat Nasonal juga mengapresiasi kinerja pemerintah di tengah isu resesi ekonomi, namun terdapat juga pencapaian keberhasilan positif yang dspat dirasakan oleh masyarakat kabupaten pangandaran "katanya",

Menurut Nia, sebagai produk hukum, DPRD memiliki kedudukan tertinggi didaerah, peraturan daerah (Perda) dalam hal ini Perda APBD harus benar-benar menjadi acuan pokok dalam melaksanakan gerak dan langkah proses pembangunan di kabupaten pangandaran, sebab mengemban amanah yang harus dilaksanakan.

Baca juga: Marah! Jokowi Langsung Perintahkan Copot Dirjen Imigrasi dan Bawahannya Jika Tidak Melakukan Perbaikan

Dengan ucapan “bismillahirrohmannirrohim” Fraksi Partai Amanat Nasional dapat menerima laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2023 ini sepakat untuk dibahas
lebih teliti dan detil serta komperhensif pada forum pembahasan tingkat selanjutnya "katanya",

Tambah Nia, demikian pandangan umum ini, atas segala kekurangannya kami mohon maaf dan
atas segala perhatiannya kami
haturkan terima kasih "ujarnya".

Baca juga: DPRD Setuju Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang BPD Menjadi Perda

Pangandaran 6 Maret 2024. Fraksi Partai Amanat Nasiona DPRD Kabupaten Pangandaran
- Hamdi (ketua)
-Sekertaris, Alip Suhendi.*
(Red: Anton AS)