MPP Apresiasi Kinerja Bupati Pangandaran, Percepatan Pembangunan Dirasakan Manfaatnya

PANGANDARAN JAWA BARAT – Kami Masyarakat Peduli Pembangunan (MPP) Kabupaten Pangandaran sangat Apresiasi sekali 
atas kerja keras Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata yang mana dia telah berhasil melaksanakan percepatan pembangunan di berbagai bidang, hingga berhasil mendapat beberapa penghargaan sebagai peraih prestasi ke 1 tingkat nasional.

Selama ini pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan percepatan pembangunan serta menjaga kestabilan ekonomi di Kabupaten Pangandaran "kata koordinator lapangan (Korlap) masyarakat peduli Pembangunan, Rohimat Resdiana di sela Audensinya", bertempat di Alun-Alun Pa'amprokan Pangandaran, Jum'at (08/12/2023).

Baca juga: Tokoh Muda Alkhairaat: KPK Perlu Usut Anggaran Pemda Sulteng untuk Munas KAHMI

Disampaikannya bahwa, kami mengajak seluruh masyarakat Pangandaran untuk mengawal masa jabatan Bupati Jeje hingga selesai demi mewujudkan daerah pariwisata ini semakin maju dan mendunia.

“Alhamdulillah, saat ini dapat kita lihat dan buktikan bersama, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan gratis di Kabupaten Pangandaran sangat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat  ”kata Rohimat",

Baca juga: 5 Alasan Mengapa Anies Harus Jadi Presiden

Terlebih, kami mengapresiasi Pemkab Pangandaran yang telah melakukan ekspose transparansi program dan kegiatan pemerintah daerah secara terbuka kepada ratusan masyarakat dan berbagai stakeholder.

“Kami mendukung sepenuhnya upaya Pemkab dalam rangka pemulihan APBD untuk stabilitas keuangan daerah. Kami siap mendukung dan mengawal program kegiatan pemerintah daerah, ” ujar Rohimat.

Baca juga: Penyusunan APBD 2023 Harus Bersinergi Dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sehingga Terjadi Sinkronisasi

Menurutnya, defisit anggaran kabupaten pangandaran itu tidak bisa dihindari akibat COVID-19...ya karena di indonesia seluruh daerah mengalami defisit yang sama, bukan hanya Pangandaran saja.

Jadi, untuk menyelesaikan defisit itu ya bisa melalui portofolio dengan melakukan pinjaman, maka jika pinjaman ke Bank itu berhasil, artinya seluruh kegiatan program unggulan di kabupaten pangandaran  bisa berjalan kembali.

Baca juga: DPRD Menyetujui Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Menjadi Perda

Di Kabupaten Pangandaran ada 8 program unggulan yang bisa kembali berjalan diantaranya: Pangandaran Hebat (Pahe) akses pendidikan mudah dan bermutu, ajengan masuk sekolah, jaminan kesehatan, program penguatan desa berjalan pembangunan infrastruktur pedesaan, ekonomi pedesaan, tunjangan kepala desa, perangkat desa, RT/RW, Linmas, pembiayaan tenaga penunjang kegiatan pemda/honorer, rekrutmen PPPK, rekrutmen ASN jasa pelayanan kesehatan meningkatkan kualitas pelayanan dan bagi hasil ke desa bisa berjalan kembali "kata Rohimat",

Maka dari itu, disini kami minta seluruh warga pangandaran untuk jangan terpengaruh oleh berita palsu dan kami mengajak masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong seperti beredarnya potongan video yang tidak lengkap yang tersebar di media sosial belakangan ini.

Baca juga: Ilham Bintang: Hanya Negara Lemah Demokrasi yang Tunda Pemilu karena Pandemi

“Disoal dinamika yang terjadi di Pangandaran ahir-ahin ini, kami minta jangan sampai warga Pangandaran mudah terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan penyebaran informasi bohong (hoaks)".

Juga kami mengimbau, kepada seluruh masyarakat Pangandaran untuk senantiasa menjaga persatuan, kondusifitas dan tidak mudah dibodohi serta diadu domba oleh oknum yang meng-atasnamakan elite politik maupun tokoh masyarakat Pangandaran.

“Kami mengutuk keras oknum yang meng-atasnamakan elite politik dan tokoh masyarakat Pangandaran yang menyebarkan berita bohong (hoaks), dengan melakukan pembodohan publik hingga membuat masyarakat resah gelisah "tegasnya".

Di tempat yang sama, perwakilan Himpunan Nelayan Seluru Indonesia (HNSI), Adi Pranyoto menyampaikan, pernyataan bahwa, sikap kami ini adalah wujud kekecewaan masyarakat nelayan kepada sejumlah massa aksi di Gedung DPRD Pangandaran beberapa waktu lalu.

“Aksi demo kemarin itu berlangsung anarkis dan merusak fasilitas negara. Kami melihatnya dalam menyampaikan aspirasinya mereka sangat tendensius. Aksi mereka menolak rencana pinjaman pemkab yang Rp 350 miliar itu, mereka tidak paham apa yang dimaksud dengan defisit anggaran, ” kata Adi.

Baca juga: Marah! Jokowi Langsung Perintahkan Copot Dirjen Imigrasi dan Bawahannya Jika Tidak Melakukan Perbaikan

Adi meminta, kepada masyarakat jangan sampai terkena isu hoaks sebab disoal rencana pinjaman daerah yang beredar ternyata dijadikan isu politik, dan "dipolitisasi" seolah-olah bahwa masyarakatlah yang nantinya harus bayar utang defisit tersebut "ingat ! itu fitnah",

“Yang jelas, tentunya pinjaman ke Bank itu dibayarnya bukanlah uang dari saku masyarakat pangandaran, tapi dibayarnya bisa saja oleh PAD dari pendapatan ticketing Parawisata dengan cara dicicil misalnya dengan masa kredit jangka panjang (portopolio) bisa 2 atau 3 atau 4 tahun.

Jadi, dengan dihembuskanya pinjaman ke Bank itu seolah nanti masyarakatlah yang harus membayarnya "itu fitnah keji" maka dari itu kami menepis bahwa kebohongan ini perlu diluruskan dan jangan sampai jadi isu liar hingga bisa membodohi masyarakat, ” ujarnya. (Anton AS)